TK2D Dibilang Kurang Minat Pakai BPJS Pemkab Kutim

SANGATTA – Kurang maksimalnya pendaftaran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) bagi tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) Pemkab Kutai Timur, diklaim bukan karena lambatnya kinerja tim yang menanganinya. Ada klaim lain, bahwa layanan kesehatan tersebut kurang begitu diminati.

Kepala Cabang  BPJS Sangatta Nurlia Afyanti mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan proses pendaftaran TK2D di BPJS, namun belum semua terdaftar karena banyak OPD yang belum melaporkan data TK2D-nya. “Kebanyakan dari kecamatan dan sekolah yang belum melaporkan data TK2D-nya,” ungkap dia, saat ditemui Kaltim Post, kemarin.

Saat ini, papar Nurlia, sebagian TK2D pun tidak begitu berminat mendaftar BPJS kesehatan oleh pemkab, malah cenderung telah terdaftar di BPJS mandiri.

“Ada kendala yang kami temui, yaitu tidak dapat meregistrasikan beberapa TK2D ke BPJS karena mereka sudah terdaftar di BPJS Polri maupun TNI, diduga dari keluarganya, semisal suami atau istrinya. Juga, karena sebagian TK2D memilih masuk di layanan kelas 1 dan 2, itu tidak bisa karena mereka dikategorikan di kelas 3, karena tampaknya mereka lebih memilih BPJS mandiri,” ujarnya.

Kendala lain, lanjut dia, karena ada TK2D yang ingin masuk ke BPJS kesehatan oleh pemkab ternyata masih punya tunggakan iuran di BPJS mandiri. Layanan BPJS kesehatan ini hanya menanggung TK2D tanpa menanggung keluarganya. Mungkin itu yang membuatnya kurang menarik.

“Jadi tiap OPD harus mendata dan mengajukan ke kami data TK2D yang mau berpindah dari BPJS mandiri ke BPJS kesehatan untuk TK2D,” ulasnya.

Saat ini, ternag Nurlia, secara bertahap kartu BPJS kesehatan TK2D sudah didistribusikan. “Sejauh ini baru kartu BPJS untuk tahap I yang telah didistribusikan. Sisanya masih sedikit-sedikit didistribusikan. Paling tidak sekira 20-30 kartu,” imbuh dia.

Beberapa TK2D sempat komplain karena mereka belum terdaftar di BPJS kesehatan, sebagai fasilitas dari pemkab. Sedangkan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kutim menyatakan, alasannya belum semua tercover BPJS karena keterlambatan masing-masing oganisasi perangkat daerah (OPD) melaporkan data TK2D-nya.

Diketahui, tercatat 6.537 TK2D Pemkab Kutim yang telah terdaftar di BPJS kesehatan. Total kuota semuanya adalah 8.000 BPJS untuk mengcover semua TK2D. Sedangkan jumlah TK2D menurut data BKPP Kutim saat ini sekira 8.040 orang. (*)