SANGATTA – Para pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) terus menjerit keras. Bahkan mereka tak ragu mengeluh langsung ke bupati melalui SMS.
Puluhan pesan singkat tersebut pun berebut masuk ke ponsel Bupati Kutim Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Isinya mempertanyakan gaji yang tak kunjung cair.
Kalimat keluhan yang diterima Ismunandar dan Kasmidi yaitu tentang kesulitan PNS dan TK2D membeli kebutuhan pokok. Juga, isi pesan tentang uang sekolah anak maupun kebutuhan membayar kontrak rumah yang belum terbayar karena gaji tak kunjung cair.
Ismunandar mengaku telah menginstruksikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, untuk menyegerakan pembayaran gaji. Terutama, gaji guru dan bidan serta staf pegawai di kecamatan.
Diketahui, gaji TK2D belum terbayar oleh pemkab sejak Desember 2017. Kini, gaji PNS juga ikut tertunda.
“Saya sudah instruksikan pembayaran yang harus didulukan, yaitu gaji guru dan tenaga medis, terutama yang bekerja di pedalaman," ungkap lelai yang karib disapa Ismu itu.
Dalam rapat koordinasi Senin (5/2), Ismu juga menyatakan, urusan gaji itu memang tidak tebang pilih keterlambatannya. "Jangankan TK2D dan PNS, saya sebagai bupati juga belum gajian," celetuknya.
Diterangkan, keterlambatan pembayaran gaji serta pembayaran lainnya, tidak hanya karena transfer pusat ke daerah belum masuk ke kas Pemkab Kutim. Tapi, juga karena penyusunan dokumen penggunaan anggaran (DPA) 2018 dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) belum rampung.
Sementara pembayaran, baik utang maupun alokasi kegiatan baru, harus masuk dalam DPA 2018.
Kepala BPKAD Kutim Suriansyah yang didampingi sekretarisnya Hamdan mengungkapkan, dari beberapa OPD, baru empat kecamatan dan satu instansi yang sudah memasukkan DPA. Yakni, Kecamatan Karangan, Sangkulirang, Bengalon, Kaliorang, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
“Untuk gaji dan tunjangan guru sudah masuk ke rekening Disdik (Dinas Pendidikan) Kutim. Sedangkan honor TK2D melekat di OPD. Termasuk gaji bidan juga sudah, untuk Operasional ADD (alokasi dana desa) pada 76 desa, sedang proses SP2D,” ungkap Suriansyah.
Menyikapi hal tersebut, Ismunandar maupun Kasmidi yang meminta agar DPA harus rampung pekan ini.
“Saya minta, DPA rampung secepatnya. Supaya pembayaran lancar. Para pegawai berteriak seolah-olah bupati dan wakil bupati yang salah. Padahal, penyusunan DPA yang lambat,” kata Kasmidi. (mon)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar