SANGATTA - Hasil data yang didapat di lapangan akan menjadi salah satu indikator pemerintah dalam mengambil kebijakan. Guna melengkapi segala data yang diperlukan, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang memerintahkan agar tiap instansi pemkab menyuguhkan data yang akurat dan benar.
"Berikan data yang real sesuai dengan kondisi dilapangan," pinta Wabup saat membuka Penyusunan Disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 2018 dan Pembinaan statistik sektoral serta khusus, di ballroom Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (25/4).
Dia pun meminta dukungan dinas yang mengumpulkan dan mengelola data agar memperhatikan sumber data guna menekan kesalahan saat data di input.
"Jika salah data. Kebijakan yang diambil pemerintah pusat juga salah," seru Kasmidi mengingatkan.
Mantan Anggota DPRD Kutim ini juga mengharapkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim sebagai pelaksana selain mengumpulkan data juga dapat memberikan edukasi kepada sumber data.
"Sambil berikan edukasi tujuan dari pengumpulan data ini," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Kutim Ahmad Yasid Wijaya menjelaskan PMTB akan dilakukan pada April hingga Juni. Data yang dikumpulkan meliputi data statistik dasar, sektoral dan khusus. Yang hasil nanti dipergunakan untuk mempermudah pemerintah dalam menentukan arah kebijakan khususnya di dunia usaha.
"Pengambilaan simple namun data yang disajikan lengkap. Mulai di OPD, lalu perusahaan dan perorangan (usaha perorangan)," ujarnya.
Dilanjutkannya, selama ini PMTB dilakukan baru dalam bentuk jumlah. Ini kali pertama diadakan dengan permintaan data yang rinci mulai jenis barang, persektor industri dan data neraca perinvestasi ditambah indikator lainnya.
"Diharapakan bantuan OPD dalam pemberian data yang kami butuhkan," pintanya.
Insan Bowo Asmoro kasubag Perencaan dan Program di Bappeda mengungkapkan dalam pengumpulan dana kini telah ditanggani oleh Dinas Kominfo yang didalam terdapat sub bagian persandian dan statistik. Namun karena keterbatasan anggaran sehingga pengumpulan data belum dapat sepenuhnya dilimpahkan di sana.
"Pemusatan data membutuhkan jaringan. kominfo baru terbetuk dua tahun. Butuh waktu dengan keterbatasan anggaran sekarang. Tahun ini kami sudah mulai merincikan kebutuhan itu," ungkapnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar