SANGATTA - Videotron di Sangatta Utara, Kutai Timur, kini benar-benar jadi sorotan. Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menaruh perhatian khusus pada proyek bernilai Rp 1 miliar lebih yang hanya menyala pada malam hari itu.
Dia mengakui, videotron tersebut jarang menyala. Sekali menyala tayangannya, hanya sekedar gambar kepala daerah, dan imbauan tentang bahaya korupsi.
Terbaru, Minggu (22/4) malam, pantauan media ini, videotron tersebut menayangkan imbauan bahaya hoax.
"Seharusnya, bisa menayangkan informasi pemerintahan. Harus jelas penayangannya, bisa tentang kegiatan, maupun pencapaian Pemkab Kutim," ulas Kasmidi.
Orang nomor dua se-Kutim tersebut menyatakan, akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola videotron tersebut, yakni Dinas Kominfo Kutim. "Nanti saya panggil mereka," ucap dia, sat ditemui awak media usai agenda rapat koordinasi, Senin (23/4).
Lelaki yang juga mantan anggota DPRD Kutim tersebut menyatakan, sebenarnya ingin membahas persoalan tersebut dalam rapat kordinasi kemarin. Namun, tubuhnya yang sedang kurang fit membuatnya menunda pembahasan itu.
"Saya sudah pantau tentang hal tersebut (videotron) sejak beberapa waktu lalu. Saya juga mengikuti pemberitaannya. Makanya, saya akan panggil pejabat yang bersangkutan untuk menanyakan pertanggungjawaban tentang proyek tersebut," ungkap dia.
Penelusuran Kaltim Post, pejabat pengelola proyek videotron tersebut adalah bidang informasi dan publikasi Diskominfo Kutim.
Kasmidi menegaskan, pejabat yang mengelola videotron tidak boleh beralasan defisit. "Jangan jadikan persoalan anggaran untuk tidak bekerja. Yang saya ketahui, sampai saat ini mereka (Diskominfo) tak ada memberi laporan (tentang perkembangan videotron)," pungkasnya.
Sebelumnya, Plt Sekretaris sekaligus Kabid Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kutim, Darsafani mengakui, saat ini videotron tersebut memang belum berfungsi maksimal. Namun, pihaknya telah merencanakan nantinya menampilkan data-data di videotron. Mungkin semisal tabel grafik.
Namun, menurut dia, dipandang sulit terealisasi karena berbagai usulan banyak tertolak. Lantas, dipandang bahwa pemkab anggarannya terbatas. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar